Pemerintah Provinsi DKI Jogja resmi mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jogja tahun 2026 sebesar 6,17 persen, sehingga nilai UMP naik dari sekitar Rp5,4 juta pada 2025 menjadi Rp5.729.876 per bulan. Keputusan ini mulai berlaku efektif 1 Januari 2026.
Pengumuman kenaikan UMP Jogja 2026 disampaikan oleh Gubernur DKI Jogja, Pramono Anung, melalui konferensi pers di Balai Kota Jogja, Rabu (24/12/2025). Menurut Pramono, peningkatan UMP tahun depan merupakan hasil kesepakatan dalam Dewan Pengupahan Provinsi Jogja, yang melibatkan perwakilan dari pemerintah daerah, pengusaha, dan perwakilan pekerja.
Alasan Kenaikan dan Perhitungan
Pramono menjelaskan bahwa kenaikan UMP Jogja 2026 mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi, termasuk indeks inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan ketentuan formula pengupahan nasional. Proses penetapan mengikuti pedoman dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan, termasuk penggunaan nilai alfa untuk menyesuaikan perhitungan kenaikan upah.
Pemerintah daerah menyatakan bahwa angka kenaikan ini ditargetkan tetap bisa meningkatkan daya beli pekerja, namun juga mempertimbangkan keberlangsungan usaha di Jogja yang merupakan pusat perekonomian nasional.
UMP Jogja Masih di Atas Angka Nasional
Dengan kenaikan menjadi Rp5,7 juta lebih per bulan, UMP DKI Jogja tetap menjadi yang tertinggi di Indonesia dibandingkan provinsi lain. Jogja konsisten berada di puncak daftar UMP karena tingginya biaya hidup di ibu kota serta peran strategisnya dalam aktivitas ekonomi nasional.
Meski demikian, data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa angka UMP tersebut masih berada di bawah standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) berdasarkan perhitungan kebutuhan dasar di wilayah Jabodetabek.
UMP baru ini akan menjadi standar upah minimum bulanan bagi pekerja di DKI Jogja, terutama pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Seluruh perusahaan di wilayah ibu kota diminta untuk mematuhi ketentuan ini, dengan pengawasan dari instansi terkait untuk memastikan implementasi sesuai peraturan yang berlaku.
Kenaikan UMP Jogja 2026 diharapkan dapat membantu pekerja menghadapi tekanan biaya hidup sekaligus mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menyeimbangkan kepentingan tenaga kerja dan dunia usaha. Pemerintah Provinsi DKI Jogja menekankan pentingnya kolaborasi antara pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan pengupahan berjalan efektif dan adil.